KOMPAS/LUKAS ADI PRASETYA
Antrean BBM masih terjadi di sejumlah SPBU Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (20/3/2012).
Kalimantan yang disepakati pe merintah provinsi se-Pulau Kalimantan, beberapa waktu lalu. Kkuota BBM subsidi untuk Kalimantan yang hanya 7 persen dari kuota nasional, harus ditambah.
"Langkah pemerintah daerah, pasti kami dukung, karena Kalimantan jelas perlu tambahan kuota BBM subsidi," ujar Slamet Brotosiswoyo, Ketua Apindo Kaltim, di sela-sela Sosialisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penataan Ruang, di Balikpapan, Kamis (10/5/2012) ini.
BBM subsidi, menurut dia sangat penting untuk menjalankan roda perekonomian daerah. Pengurangan pasokan BBM subsidi ke SPBU-SPBU seperti sekarang, menurut dia, sudah menurunkan produktivitas kerja perusahaan .
Banyak pengusaha terpaksa efisiensi. Misalnya pengangkutan sembako ke suatu daerah yang biasanya dilakukan 3 kali dalam seminggu, sekarang hanya sekali. "Mau bagaimana lagi, karena nggak mendapat BBM," kata Slamet.
Menyinggung apakah moratorium tersebut, jika dilakukan, tidak merugikan pengusaha, Slamet menjawab, "Ya jelas rugi. Tapi kami akan lebih rugi jika pasokan BBM kurang. Namun kami tetap meminta kepada empat Gubernur Kalimantan supaya membicarakan terlebih dahulu format moratorium."
Ketua DPRD Balikpapan, Andi Burhanuddin Solong, sebelumnya sempat menyebutkan, ia siap jadi provokator demonstrasi ke Pertamina dan BPH Migas, jika pemerintah pusat tidak memberikan alasan jelas soal pemotongan kuota BBM bersubsidi di Balikpapan dan di Kalimantan Timur.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar